MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

By | October 11, 2011

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

Makalah Pendidikan Pancasila – pada kesempatan kali ini saya akan memposting mengenai makalah pendidikan pancasila. Bai anda yang sedang mencari Makalah Pendidikan Pancasila. Maka anda mengunjungi blog yang tepat. Isomwebs.com.

 makalah pendidikan pancasila

Berikut adalah Makalah Pendidikan Pancasila :

 

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang “Pendidikan Pancasila” telah selesai disusun kembali. Makalah ini pernah disajikan pada kegiatan pemadatan Matakuliah

Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya tanggal 22 Juli 2002 di Kampus STISIP Tasikmalaya.

 

Makalah ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

 

Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

 

 

 

 

 

 

Bandung, 26 November 2002

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

 

 

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior ………………….……………………………… iii

KATA PENGANTAR …………………………………………………….. iv

DAFTAR ISI ……………………………………………………………… v

A. Pendahuluan …………………………………………………………… 1

B. Hakikat Pancasila ……………………………………………………… 2

C. Filsafat (Nilai-nilai) Pancasila …………………………………………. 3

3.1 Ketuhanan Yang Maha Esa ………………………………………… 4

3.2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ……………………………… 5

3.3 Persatuan Indonesia ………………………………………………… 6

3.4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan ………………………………………….

7

3.5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia …………………… 8

D. Penerapan/Implementasi di Era Reformasi ……………………………. 9

E. Daftar Pustaka ………………………………………………………..… 10

 

PENDIDIKAN PANCASILA

 

A. Pendahuluan

 

Pancasila di Perguruan Tinggi dikaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan sila-ideologis bangsa/negara Indonesia.

 

Pancasila sebagai ideology berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridiskenegaraan sebagai pedoman bermoral, berhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu sebagai hasil konsensus-nasional bangsa Indonesia melalui siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

 

B. Hakikat Pancasila

 

Sebagai ideologi, Pancasila berhakikat (berperanan utama) sebagai: (a) pandangan hidup bangsa, (b) dasar negara, dan (c) tujuan nasional (negara).

 

Sebagai pandangan hidup bangsa, hakikat Pancasila diwujudkan dalam P-4 (yang saat ini dicabut oleh MPR hasil Sidang Istimewa 1998), yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk Anggaran-Dasar (AD) bagi masing-masing organisasi sosial-politik (seperti Ormas, LSM,  Parpol) dan Kode-Etik (KE) bagi masing-masing organisasi profesi/keahlian (seperti IDI, PGRI, Ikahi)—yang teknis-operasionalnya berbentuk Anggaran-Rumah-Tangga (ART).

 

Sebagai dasar negara, hakikat Pancasila diwujudkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (Tap. MPR, UU, PP, Keppres, Perda, dst.)—yang teknisoperasionalnya berbentuk Surat-Edaran (SE) berupa Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis).

 

Sebagai tujuan nasional (bangsa)/negara, hakikat Pancasila diwujudkan dalam Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBdHN) (seperti Propenas) yang lebih lanjut dilaksanakan dalam bentuk Repetanas (seperti APBN)—yang teknis-operasionalnya berupa Proyek (seperti DIP/DUK, DIK, DIKS).

 

Dengan demikian, hakikat pandangan hidup Pancasila berbentuk pada norma moral bangsa Indonesia; hakikat dasar negara Pancasila berbentuk p ada norma hukum negara Indonesia; dan hakikat tujuan nasional/negara Pancasila berbentuk pada norma politik (kebijakan) pembangunan nasional Indonesia.

 

Pemahaman tersebut bersumber pada kerangka dan substansi nilai-nilai yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini merupakan Teks Proklamasi Kemerdekaan NKRI yang lengkap dan terinci. Teks Proklamasi itu sendiri lahir melalui proses sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dari yang semula sebagai budaya suku-suku asli, berkembang dalam budaya kerajaan-kerajaan besar (Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dst), kemudian dipengaruhi

oleh budaya agama-agama/penjajah-penjajah, sampai akhirnya dipengaruhi pula oleh ideologi-ideologi besar dunia (bahkan sampai kini di era globalisasi informasi). Jadi, hakikat Pancasila (demikian pula UUD 1945) tidak lahir secara mendadak, tetapi mereka ditempa oleh sejarah lahirnya Indonesia sebagai suatu bangsa.

 

C. Filsafat (Nilai-nilai) Pancasila

 

Secara filsafat1, Pancasila merupakan sistem-nilai-ideologis yang berdera- berderajat. Artinya, di dalamnya terkandung nilai-luhur (NL), nilai-dasar (ND), nilai-instrumental (NI), nilai-praksis (NP), dan nilai-teknis (NT). Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis/berkembang, NL dan ND-nya harus dapat bersifat tetap, sementara NI,

NP, dan NT-nya harus semakin dapat direformasi sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.

 

3.1 Ketuhanan Yang Mahaesa

 

Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI bukan sebagai Negara Agama dan bukan pula sebagai Negara Sekuler, tetapi NKRI ingin dikembangkan sebagai Negara Beragama.

 

Sebagai bukan negara-agama, NKRI tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif, artinya: (1) ideologi negara tidak berasal dari ideologi agama tertentu, (2) Kepala Negara tidak harus berasal dari Kepala Agama tertentu, (3) konstitusi negara tidak dari Kitab Suci agama tertentu.Sebagai bukan negara sekuler, NKRI tidak memisahkan urusan Negara dari urusan agama, artinya: (1) keputusan negara harus didasarkan pada ajaran  agama-agama, (2) suara terbanyak dalam lembaga MPR, DPR, dan lain sebagai- nya harus dilandaskan pada  kesesuaiannya dengan ajaran Tuhan Yang Mahaesa.

 

 

Sebagai negara beragama, NKRI mendasarkan pengelolaan negara pada hukum positif yang disepakai oleh bangsa (MPR, DPR+Pemerintah) yang warganegaranya beragam agama, sementara negara pun tidak boleh mencampuri urusan aqidah agama apapun, tetapi negara wajib melindungi agama apapun.Di sini terkandung tekad bahwa mereka yang ber-Aliran Kepercayaan

tidak diwajibkan (secara hukum positif) untuk beragama, tetapi mereka dibina oleh Negara (Pemerintah dan Masyarakat) untuk: (1) tidak menjadi atheis, (2) tidak membentuk agama baru, atau (3) sedapat mungkin memilih salah satu agama yang resmi diakui Negara (karena lebih banyak kedekatan ajarannya).

 

3.2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

 

Di dalamya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan Negara ber- HAM (kemanusiaan), Negara ber-Hukum (yang adil), dan Negara ber-Budaya (yang beradab).

 

Sebagai negara yang ber-HAM, NKRI ingin mengembangkan dirinya sesebagai negara yang melindungi dan menegakkan HAM bagi warganegaranya. HAM dimaksud adalah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan budaya bangsa Indonesia.

 

Contoh, karena hukum positif Indonesia bersumber pada Ketuhanan Yang Mahaesa, maka HAM seperti euthanasia (seperti di Selandia Baru, Belanda) atau aborsi (seperti di Irlandia Utara dan Skotlandia) tidak bisa diundang-undangkan (tidak bisa dijadikan hukum positif di Indonesia).

 

Sebagai negara yang ber-Hukum, NKRI ingin melindungi dan mengembangkan: (1) supremasi hukum, (2) persamaan di muka hukum, (3) menegakkan HAM, dan (4) membudayakan kontrol publik/sosial/masyarakat atas jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

 

Sebagai negara yang ber-Budaya/Adab, NKRI ingin mengembangkan: (1) cipta, yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) karsa, yang dapat melahirkan moral dan etika, (3) rasa, yang dapat melahirkan seni dan estetika, serta (4) karya, yang dapat melahirkan karya-karya monumental dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana diketahui, keempatnya itu merupakan unsur dari budaya/adab

 

3.3 Persatuan Indonesia

 

Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI menyatakan diri sebagai negara yang diikat oleh ‘persatuan’ dan ‘kesatuan’.Nilai persatuan berprinsip pada ‘bersatu dalam keberagaman/keberbedaan/ketidaksamaan/heterogenitas’. Sementara, nilai kesatuan berprinsip

 

pada ‘bersatu dalam keseragaman/ketidakberbedaan/kesamaan/homogenitas’.Nilai-persatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai

demokratisasi, sivilisasi, penegakkan HAM, madanisasi, dan partisipasi (singkatnya kedaulatan rakyat). Sementara, nilai-kesatuan sebagai factor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai otokratisasi, militerisasi, etatisasi, dan mobilisasi (singkatnya kedaulatan negara).

 

Sila ketiga ini (Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia)—dengan demikian—lebih akan mengedepankan dan memprioritaskan NKRI sebagai negara yang berjiwa civil society.

 

3.4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

 

Di dalamnya terkandung makna bahwa NKRI menerapkan asas kerakyatan; asas ini sebagai landasan penerapan kedaulatan rakyat; kedaulatan rakyat ini sebagai basis demokrasi; dan prinsip-prinsip demokrasi itu bersifat universal bagi bangsa-bangsa beradab di dunia. Sebagai negara demokrasi, NKRI menerapkan prinsip-prinsip: (1) pembagian kekuasaan antarlembaga negara, (2) pemilu yang bebas, (3) multi parpol, (4) pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, (5) pers yang bebas, (6) kontrol publik/sosial, (7) negarauntuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, (8) dan seterusnya.

 

Jadi, NKRI merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/ rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).

 

Itu semua—negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional— dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/ perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah (government by discussion).

 

3.5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 

Di dalamnya terkandung makna keadilan-sosial (keadilan-socius) atau pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa.

 

Dengan demikian—secara filsafat (hakikat)—kelima-sila tersebut dipahami sebagai sistem-nilai-yang-mencakup/meliputi (satu kesatuan nilai Pancasila), yaitu bahwa Sila-1 melandasi Sila-sila ke-2, 3, 4, 5; Sila ke-2 melandasi Sila-sila ke-3, 4, 5; Sila ke-3 melandasi Sila-sila ke-4, 5; dan Sila ke-4 melandasi Sila ke-5. Sehingga, sebagai contoh, bila berbicara Demokrasi

Pancasila misalnya, maka dapat dipahami bahwa Sila ke-4 (negara demokrasi) itu yang dilandasi oleh Sila ke-1 (norma agama), yang menjunjung tinggi Sila ke-2 (HAM, negara hukum, negara budaya), yang mengutamakan Sila ke-3 (persatuan  dan kesatuan bangsa), dan yang untuk kepentingan Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat).

 

D. Penerapan/Implementasi di Era Reformasi

 

Hakikat (sila-sila Pancasila) dalam penerapannya (implementasinya) pernah “disalahtafsirkan” di masa Orde Lama (berupa Trisila kemudian Ekasila), “disepihaktafsirkan” di masa Orde Baru (P-4, asas tunggal Pancasila, referendum, massa-mengambang), dan “direformasitafsirkan” (masih diproses oleh BP-MPR, karenanya belum final, dan direncanakan akan dituntaskan pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2002 pada agenda Perubahan-IV UUD 1945) di masa Era Reformasi.

 

Atas dasar itu, tampak bagi kita bahwa pemahaman dan penerapan Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dinamika global, dinamika nasional, dan dinamika lokal/daerah, yang pada akhirnya diarahkan untuk kepentingan bangsa/nasional dan NKRI. Ini yang dimaksud dengan salah satu makna reformasi-ideologis.

 

Namun demikian, proses reformasi itu dapat dipahami dari berbagai sudut pandang (kacamata), yang salah satunya (kacamata filsafat-nilai Pancasila) sebagaimana dilampirkan.

 

E. Daftar Pustaka

 

B u k u :

Astrid S. Susanto Sunario, 1999,Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Duapuluh Satu, Jakarta: Ditjen Dikti

 

Depdikbud.Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1996,Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

 

Mubyarto, 2000,Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.

 

Notonagoro, 1974,Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.

 

M a k a l a h :

Astrid S. Susanto Sunario, 2000,Pancasila (untuk Abad ke-21), Jakarta.

Agus Widjojo, 2000,Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan, Jakarta.—————-, 2000,

Ceramah Kepala Staf Teritorial TNI pada Penataran Dosen Pendidikan dan Filsafat Pancasila tanggal 18 Oktober 2000, Jakarta.

A. Gunawan Setiardja, 2000,Supremasi Hukum dalam Perspektif Pengembangan HAM, Jakarta.

A.T. Soegito, 1997,Pokok-pokok materi: Sejarah Perjungan Bangsa Indonesia, Semarang.———, 1998,Sejarah Indonesia Kontemporer sebagai Materi Pendidikan Pancasila (Analisis Berbagai Permasalahannya), Bogor: Ditbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud.———, 1999,Nasionalisme Indonesia (Pengertian dan Perkembangannya), Jakarta.———, 2000,Evaluasi Hasil Belajar Matakuliah Pendidikan Pancasila, Semarang: UPT MKU Unnes.———, 2000,Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila, Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Koento Wibisono Siswomihardjo, 2000, Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Jakarta.———, 2000,Reposisi/Reorientasi Pendidikan Pancasila Menghadapi Tantangan Abad XXI,

Semarang: FKDP Jawa Tengah.

 

S. Budhisantoso, t.t.,

Bangkitnya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Majemuk Indonesia,

t.k.———, t.t.,Kesukubangsaan dan Kebangsaan, t.k.———, t.t.,

Pancasila sebagai Paradigma dalam Pengembangan Kebudayaan Bangsa, t.k.Sri Soemantri M., 2000,

Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hukum, Bandung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *